Ampar Cirebon & GMBI Tuntut Klarifikasi Dugaan Penyerobotan Sungai BBWS

Kota Cirebon - Keresahan warga terkait dugaan aktivitas penyerobotan dan penimbunan saluran irigasi alam di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, memuncak dalam sebuah audiensi yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2024. Forum yang melibatkan perwakilan DPP Ampar Cirebon dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ini menuntut penjelasan mendalam dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk.

Ketua DPP Ampar Cirebon, Bapak Hartono, memimpin langsung delegasi yang beranggotakan sekitar 25 orang. Mereka datang dengan membawa bukti dan kekhawatiran atas lahan yang diduga milik BBWS tersebut, yang rencananya akan dialihfungsikan menjadi lokasi pabrik sepatu. Suasana audiensi terasa khidmat namun penuh harap akan adanya solusi yang adil.

Baca juga: Babinsa Kelurahan Kalijaga Hadiri Rapat Koordinasi Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Harjamukti

Sebagai garda terdepan pemantau kegiatan di lapangan, Sertu Supriyono dari Babinsa Kelurahan Sunyaragi, Koramil 1401/Kesambi, Kodim 0614/Kota Cirebon, turut hadir memonitor jalannya pertemuan penting ini. Kehadirannya memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.

Pihak BBWS Cimanuk merespons tuntutan tersebut dengan kehadiran perwakilannya, yaitu Bapak Heru selaku PPNS BBWS Cimanuk, Ibu Fika dari Tim Rekontrak, dan Pak Andi selaku PPK BBWS Cimanuk. Pertemuan dilangsungkan di Ruang Diskusi BBWS Cimanuk, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 40, RW 08/Margasari, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

Baca juga: Babinsa Kelurahan Pekalangan Dampingi Kegiatan Posbindu Arum Manis untuk Lansia

“Kami menduga ada penyerobotan dan penimbunan terhadap saluran irigasi alam yang seharusnya dijaga kelestariannya. Kami ingin mendapatkan penjelasan resmi dari BBWS mengenai rencana pembangunan pabrik sepatu di lahan ini, ” ujar Bapak Hartono saat menyampaikan aspirasinya.

Audensi tersebut berlangsung dalam suasana yang aman dan kondusif, mencerminkan komitmen semua pihak untuk mencari titik temu demi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Harapannya, klarifikasi yang didapatkan akan membawa kejelasan dan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.(PERS)

Baca juga: Babinsa Lemahwungkuk Bersama Nakes dan Aparatur Wilayah Evakuasi ODGJ ke RS Gunung Jati